PERS NASIONAL, PILAR SATU-SATUNYA YANG KONSISTEN ANTI-KORUPSI - Sumarkidjo, Atmadji (Jurnal Visi Komunikasi, 2017)
Media sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi suatu negara. Setelah peristiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalami kemunduran yang sangat berarti karena ada sejumah media cetak yang dibredel dan tidak bisa terbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan sebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderung memperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknya mengenai sebuah informasi atau berita. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadi monopoli pers lagi. Media baru (new media) dan media sosial (social media) mulai eksis, dan mendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisi dalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembaga KPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- blow-up atau mengangkat berbagai isu korupsi besar. Media sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi suatu negara. Setelahperistiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalamikemunduran yang sangat berarti karena ada sejumah media cetak yang dibredel dan tidak bisaterbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkansebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderungmemperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknyamengenai sebuah informasi atau berita. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin olehundang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadimonopoli pers lagi. Media baru (new media) dan media sosial (social media) mulai eksis, danmendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisidalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembagaKPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- blow-up ataumengangkat berbagai isu korupsi besar.